ads

Dinas Pendidikan Bojonegoro Berpegang Pada Permendikbud

Rabu, 2 Agustus 2023 09:33 WIB - Dilihat: 3

Screenshot_2023-08-02-09-29-51-84_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817

Jatimbebasbicara.co.id | Bojonegoro – Dinas Pendidikan Bojonegoro belum memberikan surat edaran atau instruksi ke sekolah-sekolah di wilayah Bojonegoro, terkait moratorium dinas pendidikan Jawa Timur, s ebelumnya Kamis (27/07/23) Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur mengeluarkan moratorium koperasi sekolah SMAN/SMKN dilarang menjual seragam. Keputusan itu keluar usai polemik seragam sekolah dijual mahal, pasalnya mereka dilarang pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 50 Tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Anang Budiantara Kasi kesiswaan saat di temui awak media di kantornya Selasa (1/8/23 )

“Terkait seragam sekolah itu sudah ada aturannya di Permendikbud nomor 50 Tahun 2022 tentang seragam tersebut yaitu untuk SD sampai SMA jadi setiap seragam setiap gudang itu kan berbeda-beda ada seragam nasional Pramuka seragam olahraga, dan pengadaan seragam sekolah itu menjadi tanggung jawab jawab masing- masing-masing siswa bukan tanggung jawab sekolah, tapi jika ada siswa yang kurang mampu bisa dibantu oleh sekolah atau komite sekolah”

saat disinggung tentang sekolah negri gratis pak Anang sapaan akrabnya, menjawab 

“Kalau peraturannya di sekolah ada yang benar-benar kurang bisa dibantu oleh sekolah

Antar komite itu ada subsidi silang Mas Jadi kita saling bantu kalau ada yang bener-bener membutuhkan dari siswa jadi acuan kita ya tadi itu Permendikbud nomor 50 Tahun 2022″ lanjutnya”.

Menurutnya sampai saat ini di Bojonegoro belum ada permasalahan seperti di Tulungagung yang memungut biaya pembelian seragam sekolah yang mencapai lebih dari dua juta. “Alhamdulillah di Bojonegoro belum ada, belum ada kejadian seperti itu jadi dari diknas Bojonegoro belum memberikan instruksi atau belum memberikan edaran ke sekolah-sekolah”

Saat awak media mengonfirmasikan tentang komite sekolah yang meminta pungutan untuk pembangunan musholla sekolah kepada wali murid pak Anang menjawab kalau semua sudah melalui musyawarah maka tidak ada yang di langgar

“Jadi kalau sudah melalui musyawarah berarti kan sudah mau sama mau, itu sudah kesepakatan bersama kan Ndak ada masalah untuk mas, selama ini kita belum mendapat masukan dari wali murid, belum ada masukan tentang adanya pungutan liar tersebut” selesai.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini